Hukum Pajak

Kami mendampingi kepatuhan pajak, ketetapan pajak, keberatan, dan banding di Pengadilan Pajak, mewakili klien dalam sengketa dengan otoritas pajak pada setiap tahap proses administrasi dan peradilan — mulai dari pemeriksaan dan penerbitan ketetapan, pengajuan keberatan yang diwajibkan hukum acara perpajakan Indonesia sebelum banding dapat diajukan, banding itu sendiri, hingga — bila nilai atau prinsip yang dipertaruhkan menghendakinya — peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

Risiko pajak menumpuk tanpa terasa. Posisi yang diambil dalam satu tahun pelaporan, yang saat itu dapat dipertahankan berdasarkan penafsiran wajar atas regulasi yang ambigu, dapat muncul bertahun-tahun kemudian sebagai ketetapan pajak yang besar setelah penafsiran otoritas pajak mengeras atau berbeda dari penafsiran klien — dan saat itu terjadi, bunga dan sanksi atas posisi semula sering kali melebihi pajak yang disengketakan itu sendiri. Peran kami bersifat preventif sekaligus korektif. Secara preventif, kami menasihati penstrukturan transaksi, dokumentasi harga transfer antarpihak yang memiliki hubungan istimewa, dan posisi pelaporan yang diambil klien, dengan memperhitungkan bagaimana masing-masing akan bertahan saat diperiksa bertahun-tahun setelah transaksi selesai dan alasan komersialnya telah memudar dari ingatan perusahaan. Secara korektif, bila sengketa telah timbul, kami mewakili klien dalam keberatan dan banding, membangun catatan fakta dan dokumen yang — barangkali lebih dari bidang praktik lainnya — hampir sepenuhnya menentukan sengketa pajak.

Kami mendampingi klien korporasi maupun perorangan, dengan menyadari bahwa taruhan sengketa pajak jarang sebanding dengan kerumitannya yang tampak: kekeliruan prosedural kecil saat menanggapi pemeriksaan dapat membuat klien menghadapi ketetapan yang jauh lebih besar daripada kesalahan yang memicunya, dan perbedaan antara sengketa pajak yang dikelola dengan baik dan yang tidak, lebih sering daripada tidak, diukur dari kualitas catatan yang dibangun sejak tanggapan pertama atas permintaan pertama otoritas pajak.