Hukum Maritim & Pelayaran

Letak Balikpapan di salah satu jalur maritim utama Indonesia — di pusat provinsi yang ekspor batu bara, kayu, dan energinya sebagian besar diangkut melalui laut — menjadikan hukum maritim dan pelayaran sebagai kebutuhan praktis, bukan sekadar teoretis, bagi klien kami. Kami mendampingi pengangkutan barang dan rezim tanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan muatan selama pengangkutan, sengketa charter party yang timbul dari voyage charter maupun time charter, pendaftaran dan kepemilikan kapal, serta dokumen — terutama konosemen (bill of lading) — yang bunyi kalimatnya sering kali menentukan siapa yang menanggung kerugian yang sudah terjadi saat sengketa sampai kepada kami.

Kami mendampingi operasional pelabuhan dan kerangka regulasi yang dijalankan otoritas pelabuhan dan Kementerian Perhubungan, serta mewakili klien dalam sengketa general average (avarai umum), di mana doktrin pengorbanan bersama dalam hukum maritim menuntut pembagian kerugian di antara para pemilik kepentingan muatan yang jarang sederhana dan kerap dipersoalkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempersoalkannya. Kami juga mendampingi penerapan asas cabotage berdasarkan Undang-Undang Pelayaran, yang mencadangkan angkutan laut dalam negeri bagi kapal berbendera Indonesia dan perusahaan pelayaran Indonesia — ketentuan dengan konsekuensi nyata bagi cara operasi logistik asing maupun patungan menyusun kehadirannya di Indonesia, dan lebih sering menjerat klien yang tidak siap daripada yang terkesan dari kesederhanaan bunyi undang-undangnya.

Perkara maritim bergerak cepat dan sering melibatkan aset yang berpindah — kapal yang dapat berlayar meninggalkan yurisdiksi sebelum tagihan sempat diamankan, muatan yang nilainya merosot setiap hari sengketa belum selesai, atau charter yang berakhir sementara para pihak masih memperdebatkan isinya. Praktik kami dibangun untuk kecepatan yang dituntut sektor ini: penilaian fakta yang cepat, upaya hukum sementara yang segera bila dimungkinkan hukum, serta pragmatisme komersial yang menyadari bahwa sengketa pelayaran yang selesai dalam hitungan minggu biasanya lebih bernilai bagi klien daripada yang selesai bertahun-tahun, sekuat apa pun dasar tuntutannya.