Litigasi & Penyelesaian Sengketa

Litigasi adalah disiplin yang menjadi tolok ukur bagi seluruh bidang praktik lain di KHAI & Partners, dan tetap menjadi ujian paling nyata atas kompetensi sebuah firma: pendapat hukum atas kontrak dapat diberi catatan, memorandum kepatuhan dapat diberi kualifikasi, tetapi surat gugatan yang diajukan ke pengadilan hanya punya dua kemungkinan — tahan uji atau tidak. Kami mewakili klien di peradilan umum pada setiap tingkatan — Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan, bila arti penting atau kebaruan persoalan hukumnya menghendaki, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Pekerjaan ini kami jalankan berdasarkan hukum acara perdata Indonesia — Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) peninggalan masa kolonial, sebagaimana dilengkapi berbagai Peraturan Mahkamah Agung — sebuah kerangka yang menghargai ketepatan prosedur sama besarnya dengan kekuatan argumen materiil, dan menghukum kecerobohan pada keduanya.

Praktik penyelesaian sengketa kami tidak dimulai di pintu pengadilan. Sebelum satu pun dokumen beracara disusun, kami melakukan penilaian atas fakta dan alat bukti untuk menentukan apakah litigasi memang jalan terbaik bagi klien, atau apakah tujuan klien yang sebenarnya lebih baik dicapai melalui negosiasi, mediasi, atau arbitrase berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) maupun lembaga lain yang disepakati para pihak. Bila litigasi adalah jalan yang tepat, kami membangun perkara dari alat bukti, bukan dari hasil yang diinginkan: keterangan saksi, bukti surat, dan pendapat ahli diuji dari sudut pandang hakim yang belum pernah bertemu klien dan tidak punya alasan untuk berprasangka baik kepadanya.

Bila perdamaian adalah jalan yang tepat, kami bernegosiasi sebagai advokat, bukan sebagai perantara yang tidak peduli pada hasil — kewajiban kami adalah kepada kepentingan klien, dan perdamaian yang kami rekomendasikan adalah perdamaian yang kami yakini benar-benar melayani kepentingan tersebut, bukan sekadar menutup berkas. Mediasi dan penyelesaian secara damai, yang semakin didorong pengadilan Indonesia sebelum pemeriksaan pokok perkara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kami jalankan dengan persiapan yang sama seperti menghadapi persidangan, karena mediator yang tidak yakin akan kekuatan posisi suatu pihak akan menghasilkan perdamaian yang lebih lemah.

Kami menyusun seluruh jenis dokumen litigasi yang dibutuhkan — gugatan, jawaban, replik, duplik, permohonan sela, memori banding, serta memori kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung — dan menyusun strategi litigasi dengan memperhitungkan bukan hanya putusan yang segera dijatuhkan, tetapi juga dapat tidaknya putusan itu dieksekusi, risikonya pada tingkat upaya hukum, dan dampaknya terhadap urusan klien yang lebih luas. Putusan yang tidak dapat dieksekusi pada hakikatnya bukanlah kemenangan; kami merencanakan eksekusi sejak awal, bukan sebagai renungan setelah putusan diperoleh.